firman Allah SWT:

By: pulaupinank

Des 31 2009

Kategori: 1

Tinggalkan komentar

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[

Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka malah mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu, Kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu (QS al-A’raf [7]:

 

Masuknya zakat ke dalam ruang politik yang lebih besar sesungguhnya telah
menjadi sebuah kebutuhan. Selama ini zakat lebih banyak bermain pada ranah
sosial kemasyarakatan laiknya dunia LSM. Pada tahap awal perkembangan zakat,
hal tersebut dapat dipahami, mengingat inisiator yang menggerakkan dunia
perzakatan selama ini adalah masyarakat. Harus diingat bahwa sejarah perzakatan
di Indonesia sedikit berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dunia
zakat modern di tanah air lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat sehingga
pendekatannya lebih pada bottom-up approach, berbeda dengan Malaysia, Brunei,
atau Timteng yang pada umumnya lebih menggunakan pendekatan top-down.
Persoalannya sekarang, seberapa lama pendekatan bottom-up ini, jika tidak
disertai pendekatan top-down, akan berhasil men-trigger peran zakat yang lebih
besar dan monumental?

Jika mengamati perkembangan zakat selama dua dekade terakhir, di mana era
1990-an merupakan tonggak awal modernisasi zakat, baik dari sisi manajemennya
maupun dari sisi perluasan cakupan harta objek zakat, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa perjalanan zakat masih belum optimal. Meski pertumbuhan
penghimpunan zakat maupun program pendayagunaan zakat sangat luar biasa,
terutama dalam 5 tahun terakhir, namun ternyata semua hal tersebut belum mampu
mendongkrak peran zakat yang lebih besar lagi terhadap bangsa dan negara.
Apalagi menjadikannya sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi negara.

Bahkan dalam forum National Summit yang dilaksanakan pada 29-31 Oktober 2009
lalu, isu zakat sama sekali tidak dibahas. Begitu pula dalam program 100 hari
pemerintah yang akan dijadikan sebagai acuan kebijakan pemerintah hingga 2014.
Menurut penulis, ada beberapa kemungkinan mengapa pemerintah tidak memasukkan
isu zakat dan juga isu ekonomi syariah lainnya. Pertama, kesadaran para
pengambil kebijakan untuk mengikutsertakan zakat sebagai bagian integral
kebijakan ekonomi negara masih sangat rendah. Kedua, zakat masih dianggap belum
terlalu penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan utama ekonomi
nasional.

Ketiga, sebagian penguasa melihat zakat dan instrumen ekonomi syariah lainnya
masih dari perspektif ideologis religius semata, sehingga dianggap berpotensi
mengancam prinsip kebhinekaan bangsa Indonesia, sebagaimana yang pernah terjadi
dalam pembahasan RUU SBSN dan Perbankan Syariah pada 2008 lalu di mana
sekelompok kecil politisi menolak kedua RUU tersebut karena dianggap
bertentangan dengan kemajemukan bangsa.

Tentu saja, penulis berharap bahwa yang menjadi alasan utamanya adalah pada
poin kemungkinan pertama. Artinya, kondisi ini lebih disebabkan oleh kurangnya
kesadaran elite penguasa untuk mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan
ekonomi nasional sehingga ruang yang diberikan kepada zakat saat ini masih
sangat sempit. Untuk itu, komunikasi dan sosialisasi kepada elite penguasa
harus terus-menerus ditingkatkan.

Politik Zakat
Memang jika melihat sejarah Islam, jatuh bangunnya pengelolaan zakat sangat
dipengaruhi oleh kondisi dan keputusan politik penguasa. Sebagai salah satu
rukun Islam, kewajiban berzakat bersifat kekal abadi. Sehingga, aspek
ritualitas zakat akan selalu terjaga oleh perintah Alquran dan Sunah yang
bersifat mutlak, pasti, dan tidak dapat diubah.

Namun yang sering terlupakan, bahkan oleh umat Islam sendiri, adalah karakter
politik zakat. Karakter politik inilah yang kemudian menjadikan instrumen zakat
sebagai bagian fundamental dari sistem keuangan publik Islam. Zakat,
bersama-sama dengan berbagai jenis pajak lainnya, telah menghiasi kebijakan
perekonomian dunia Islam selama berabad-abad. Sehingga, dimensi ibadah
al-maaliyah al-ijtimai'yyah zakat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Untuk menjaga karakter politik zakat
tersebut, peran penguasa menjadi sangat mutlak. Jika karakter politik zakat ini
tercerabut, zakat hanya akan menjadi ritual ibadah mahdlah yang bersifat
pribadi semata, yang pelaksanannya diserahkan pada setiap individu. Karena itu,
kesadaran akan karakter politik zakat inilah yang membuat khalifah Abu Bakar RA
mendeklarasikan perang terhadap beberapa suku Badui yang tidak mau membayar
zakat kepada pemerintah pascawafatnya Rasulullah
 SAW.

Menurut Ugi Suharto (2009), jika saja Abu Bakar tidak memerangi para
pengemplang zakat tersebut, hal itu akan menimbulkan persepsi di kalangan umat
dan penguasa sesudahnya bahwa zakat tidak perlu dibayarkan kepada negara
(lembaga amil). Dengan demikian, Abu Bakar telah menyelamatkan tidak hanya
struktur keuangan negara, tetapi juga keseluruhan struktur Islam, karena zakat
adalah pilar ketiga rukun Islam yang sangat penting. 

Langkah Solusi
Mengingat pentingnya instrumen zakat, baik dari sisi ibadah mahdlah maupun dari
sisi muamalahnya, sudah sewajarnya jika kita mencoba membangun kekuatan politik
zakat yang kuat di negeri ini. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.
Pertama, menjadikan amandemen UU zakat sebagai pintu masuk integrasi ke dalam
kebijakan ekonomi negara secara lebih mendalam. 

Kedua, Baznas harus bisa memanfaatkan posisinya sebagai mitra resmi DPR maupun
sebagai institusi yang juga berada di bawah pemerintah dalam mempercepat proses
integrasi zakat dalam kebijakan nasional. Ketiga, perlu peningkatan peran FOZ
sebagai kelompok lobi sekaligus sparing partner pemerintah dan DPR yang lebih
efektif. Komunikasi dengan parpol juga harus secara intensif dilakukan.
Keempat, peran kampus sebagai pusat riset zakat perlu ditingkatkan. Ini sangat
penting di dalam menyuplai data dan argumentasi akademik yang akan memperkuat
kinerja zakat nasional. Dan yang kelima, sosialisasi secara intensif kepada
seluruh komponen masyarakat harus terus-menerus dilakukan. Insya Allah melalui
proses yang berkesinambungan ini, maka peran zakat sebagai institusi politik
dan ekonomi umat dan bangsa akan semakin kuat. Wallahu'alam.